Pemerintah Dituntut Pulangkan Habib Rizieq

Habib Rizieq Tak Bisa Pulang, Pemerintah Dituntut Tanggung Jawab

FPI meminta pihak pemerintah untuk memulangkan kembali Habib Rizieq. Sejak April 2017 Habib Rizieq sudah berada di Arab Saudi. Sejak menghadapi sejumlah perkara hukum ia memutuskan untuk tinggal di Arab Saudi sementara waktu. Visa Rizieq telah berakhir pada 9 Mei 2018 namun masih diperpanjang hingga 20 Juli 2018. Ketua Umum FPI, Sobri Lubis mengatakan bahwa pemerintahlah yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Sobri mengatakan bahwa sudah berulang kali Habib Rizieq mencoba untuk kembali ke Indonesia namun tidak bisa. Ketika ia mencoba untuk keluar dari Arab Saudi, ia mendapat pencekalan. Menurutnya, Habib Rizieq juga sudah mendatangi sejumlah instansi untuk menanyakan penyebab dirinya dicekal namun tidak pernah mendapat jawaban. Sobri yakin bahwa pencekalan tersebut sengaja dibuat karena ada pihak yang takut jika Rizieq kembali ke Indonesia.

Karena visa yang telah mati sejak Juli 2018 lalu membuat Habib Rizieq harus membayar denda sebesar 110 juta rupiah. Sobri sendiri mengatakan bahwa sebenarnya ia yakin Habib Rizieq mampu membayar denda tersebut namun karena hal itu bukan kesalahannya jadi ia meminta pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk membayar denda tersebut.

Dan bukan hanya pihak FPI yang menuntut pemerintah untuk memulangkan Rizieq. Mantan koordinator jubir BPN Prabowo-Sandi meminta agar Rizieq bisa segera dipulangkan ke Tanah Air sebagai salah satu syarat rekonsiliasi dengan kubu Jokowi.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sebenarnya ia sendiri juga heran. Mengapa hal tersebut harus dilimpahkan kepada pemerintahan. Karding mengatakan bahwa kepergiannya adalah inisiatifnya sendiri, bukan diusir oleh negara. Lalu kenapa negara yang harus memulangkan?

“Saya kira selama ini beliau hanya terhantui oleh perasaan takut karena memiliki dugaan banyak masalah. Jadi kalau itu hal terkait dengan hukum, termasuk juga orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi kebetulan dari 02 atau menurut saya itu tidak patut dijadikan alat rekonsiliasi,” ucap Karding.

Baca juga berita dan informasi terkini lainnya klik disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *