Gugatan Prabowo Sandi dan Narasi Bambang Widjojanto

Narasi Bambang Tentang Gugatan Prabowo Sandi ke MK Berbahaya

Prabowo Sandi sudah mengajukan gugatan mengenai hasil Pilpres 2019 pada hari Jumat kemarin. Paslon presiden dan wapres nomor urut 02 diketahui akan menghadiri sidang pertama mereka tentang gugatan hasil Pilpres 2019. Berita tersebut disampaikan oleh Ketua tim kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto. Bambang berharap MK bisa mengadili sengketa Pilpres ini secara profesional, transparan juga independen. Bambang juga meminta agar MK tidak hanya melihat persoalan angka dalam sidang sengketa kali ini. Ia berharap agar MK juga bisa melihat substansi gugatan yang mereka susun.

“Pak Prabowo-Sandi titip pesan hari ini enggak bisa datang tapi dalam sidang pertama akan hadir. Mohon maaf gak bisa datang. Malam ini baru bisa kami sampaikan,” Bambang, Jumat (24/5/2019).

Salah seorang mantan Hakim MK, Maruarar Siahaan menilai bahwa pernyataan Bambang Widjojanto yang meragukan independensi dan integritas MK terbilang berbahaya. Menurutnya jika pernyataan tersebut hanya sekedar mengingatkan itu tidak masalah. Namun pernyataan Bambang bahwa ia berharap agar MK bukan menjadi bagian dari rezim yang korup adalah sebuah ‘framing’ opini yang sangat berbahaya. Ia juga berharap agar pihak 02 berhenti membuat opini-opini yang bisa menggiring opini publik. Karena menurutnya kubu 02 akan terus-menerus membuat opini bahwa hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo-Sandi.

“Pernyataan itu justru memanas-manasi akar rumput. Situasi begini berbahaya sekali. Jangan mengecilkan MK. Lmebaga ini independensi dan integritas yang tinggi,” kata Maruarar.

Maruarar juga meminta agar pihak Bambang Widjojanto bisa menghormati MK. Diluar dari kasus hukum yang pernah menjerat beberapa hakimnya. Maruarar meyakini MK saat ini sama sekali tidak bisa diintervensi, termasuk oleh pemerintah.

Sedangkan salah seorang pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengatakan bahwa jika mereka ingin mengubah hasil pemilu maka BPN Prabowo-Sandi harus membuktikan minimal 10juta dari hak suara 01 adalah milik mereka. Pihak Prabowo hanya membawa 51 bukti untuk diperiksa.

Baca juga berita dan informasi terkini lainnya klik disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *