Buruh Jakarta Kecewa!!! Hak Mereka Dijadikan Politik Pemerintahan

BURUH JAKARTA KECEWA DENGAN JANJI PALSU GUBERNUR ANIES DAN WAKILNYA SANDI

Buruh Jakarta Kecewa!!! Hak Mereka Dijadikan Politik Pemerintahan, Seperti yang anda ketahui seluruh pembaca setia kami ditanah Air. Setelah pernikahan Putri Presiden RI Joko Widodo di kota Solo. Masalah kembali lagi menimpa pemerintahan di Ibukota jakarta. Kali ini Masalah memicu karena janji – janji Gubernur dan Wakil Gubernur Anies-Sandri dimanipulasi. Spontan masalah ini langsung membuat kelompok para buruh menggelar demonstrasi didepan gedung Balai kota Jakarta. Dimana hal ini ketidak puasan mereka sebagai buruh. Terkait pada kenaikan upah mininum porovinsi UMP DKI ditahan 2018 .

Menurut para buruh ini mereka menilai Anies-Sandi telah melanggar janji mereka. Didalam Kontrak Politik yang telah mereka buat pada saat kampanye Pilkada DKI Jakarta kemarin. Didalam kampanye mereka telah ditetapkan UMP akan berada diatas yang telah diatur langsung. Oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2015 Mengenai Pengupahan. Para buruh menuntut kepada pemerintahan agar segera memberikan kejelasan didalam masalah UMP ini kedepannya .

BURUH JAKARTA KECEWA DIMANA HAK MEREKA ( UMP ) TELAH DIJADIKAN SEBAGAI ALAT POLITIK PEMERINTAHAN

Para buruh ini merasa mereka hanya menjadi Komoditas Politik Anies-Sandi diPemerintahan. Bukan hanya itu saja mereka juga memastikan dimana gubernur tidak menempati kontrak politiknya. Buruh menilai PP 78 yang telah ditekan langsung oleh Bapak Presieden RI Jokowi. Merupakan pemicu mengapa bisa terjadi upah yang sangat murah. Mereka juga menilai PP 78 yang diteken Presiden Joko Widodo merupakan pemicu mengapa bisa terjadi upah murah. Sebab penetapan upah tidak lagi dilakukan berdasarkan survei kebutuhan hiduplayaknya KHL. Melainkan hanya dengan melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi .

Perintah dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13. Seharusnya upah minimum diputuskan melalui mekanisme Dewan Pengupahan. Berdasarkan survei kebutuhan hidup layak KHL berjumlah 60 item. Tapi dengan PP 78 itu ditiadakan. Ini sudah yang namnya menjadi sebuah pelanggaran dari Undang – Undang Pemerintahan. Tentunya hal ini membuat Mereka para buru kecewa. Anies Baswedan meniadakan kontrak politik yang telah disepakati untuk penetapan UMP 2018. Padahal dalam kontrak yang telah ditandatangani. Anies menyetujui tidak menggunakan PP 78 sebagai patokan penetapan kedepannya .

Untuk Berita Lainnya Klik Disini .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *