Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Ditahan KPK

Bupati Talaud Ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Sri Wahyumi dan dua orang lainnya ditangkap setelah terciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pihak KPK. Ia ditangkap bersama dengan 2 orang lainnya.

Sri Wahyumi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019. OTT tersebut terjadi pada hari Senin (29/4) malam. Dalam operasi yang dilakukan ini, tim KPK berhasil menyita sejumlah barang mewah. Barang-barang mewah tersebut diduga merupakan hadiah untuk Sri Wahyumi terkait proyek.

Barang-barang yang berhasil disita KPK dengan total keseluruhan senilah Rp 513.855.000,-. Total 513jt ini terdiri dari berbagai barang mewah, diantaranya adalah tas tangan merk Chanel, tas Balenciaga. Selain 2 tas tersebut, ada juga sebuah jam tangan dengan merk Rolex seharga 224 juta rupiah. Dan hadiah lainnya adalah cincin dan anting berlian serta uang tunai 50jt rupiah.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK, mereka kemudian menetapkan Sri Wahyumi, Benhur Lalenoh, Bernard Hanafi Kalalo sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa terkait revitalisasi pasar.

“Tim KPK mendapatkan informasi adanya permintaan fee 10 persen dari Bupati melalui BNL sebagai orang kepercayaan Bupati kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Talaud,” kata Wakil Ketua KPK.

Hukuman Untuk Pemberi dan Penerima Suap

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan bahwa barang dan uang yang akan diberikan diduga terkait dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kedua pasar tersebut yakni Pasar Lirung dan Pasar Beo. Selain penerima suap, pemberi suap juga akan dijerat hukum. Pemberi suap dihukum dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan pasal yang disangkakan terhadap pihak yang diduga menerima suap, SWM dan BNL adalah pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga berita dan informasi terkini lainnya klik disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *