25 Juta Keluarga Dapatkan Layanan PISPK

25 JUTA KELUARGA DAPATKAN LAYANAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT

25 Juta Keluarga Dapatkan Layanan PISPK. Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan strategi mendatangi langsung ke rumah masyarakat untuk melakukan pendataan penyakit sekaligus pemeriksaan kesehatan atau dikenal dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK). Hingga tahun ini, implementasi PISPK mengalami peningkatan yang signifikan. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS mengatakan capaian implementasi PISPK mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017 terdapat 2.926 Puskesmas di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi yang telah melaksanakan PISPK.

Selanjutnya pada tahun 2018 implementasi PISPK mengalami peningkatan seiring dengan penambahan jumlah lokasi Puskesmas yang melaksanakan yaitu 6.205 Puskesmas dengan total lebih dari 25 juta keluarga,” kata Bambang dilansir dari rilis yang diterima VIVA Senin, 11 Februari 2019. Sejumlah provinsi yang implementasi PISPK-nya tinggi yakni Sulawesi Barat (74,55 persen) dari yang sebelumnya (5,24 persen) pada tahun 2017. Diikuti Bengkulu sebesar 73,20 persen yang sebelumnya 12,3 persen tahun 2017, dan Riau 70,19 persen dari yang sebelumnya 17,09 persen pada 2017.

25 JUTA KELUARGA DAPATKAN LAYANAN ITU DINILAI BAMBANG SETELAH MENUNJUKAN BAHWA SETIAP TAHUN PROSES IMPLEMENTASI PISPK SEMAKIN BAIK

Peningkatan itu dinilai Bambang telah menunjukkan bahwa setiap tahun proses implementasi PISPK semakin baik. Hasil dari pelaksanaan PISPK tahun sebelumnya bisa menjadi acuan untuk implementasi PISPK tahun berikutnya. “Tahun 2019, implementasi PISPK ditargetkan dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia (9.993 Puskesmas),” kata Bambang. Namun, lanjut Bambang, pelaksanaan PISPK masih banyak tantangan dan kendala yang perlu diselesaikan tertutama dalam rangka mencapai cakupan pelayanan kesehatan semesta. Masalah yang sering dialami adalah sulitnya pelaporan karena kendala jaringan, terutama di daerah terpencil. Bambang mengimbau untuk pelaporan bisa menggunakan aplikasi off line terlebih dahulu, dan ketika ada sinyal baru pelaporan bisa dilakukan secara online.

Sementara itu Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes mengatakan kendala kebanyakan masalah pelaporan dan jaringan, biasanya memanfaatkan aplikasi off line dan dengan waktu tertentu barulah pelaporan bisa dilakukan secara online. “Aplikasi yang terkendala sinyal, bisa memanfaatkan aplikasi off line. Ini (aplikasi off line) ada di playstore. Ketika ada sinyal bisa disinkronisasi berbasis web. Sudah ada beberapa daerah yang melakukan seperti itu. Kalau susah pakai satelit, namun memang agak mahal biayanya,” kata Didi.

Baca juga berita dan informasi terkini lainnya klik disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *